Layanan Publik atau Ladang PAD? Tarif Parkir RSUD Karawang Dipertanyakan

KARAWANG – Tarif parkir RSUD Karawang yang dinilai ‘kemahalan’ kembali menjadi sorotan. Kini, protes dilayangkan Anggota Komisi II DPRD Karawang, Mulyadi, dalam rapat pembahasan LKPJ Tahun 2025, pada Rabu (1/4/2026).

Menyikapi usulan Anggota Fraksi Partai NasDem tersebut, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH mengaku setuju, jika Pemkab Karawang ‘menggratiskan’ layanan parkir di RSUD Karawang.

“Saya setuju kalau parkir RSUD Karawang digratiskan saja. Atau paling tidak dihitung flat. Artinya, pukul rata cukup bayar Rp 2.000 rupiah misalnya, tidak perlu dihitung per jam,” tutur Asep Agustian, Jumat (3/4/2026).

Menurut Askun (sapaan akrab), mayoritas masyarakat yang datang ke RSUD Karawang adalah mereka pasien tidak mampu yang kebanyakan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sehingga setiap keluarga yang menjenguk pun, dipastikan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sehingga jika tarif parkir RSUD Karawang dihitung per jam, maka tentu saja akan sangat memberatkan masyarakat yang berkunjung ke RSUD Karawang.

“Sekarang coba pikir, mereka datang ke RSUD jenguk keluarganya pakai bensin. Mereka yang menunggu pasien di rumah sakit juga pasti keluar biaya makan-minum. Maka jangan ditambah bebannya dengan tarif parkir yang kemahalan,” kata Askun.

Oleh karenanya, Askun meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk kembali mengevaluasi dan mengkaji ulang tarif parkir RSUD Karawang yang terlalu mahal.

Askun meminta agar tarif parkir RSUD Karawang tidak disamakan dengan tarif parkir rumah sakit swasta, mall ataupun pusat perhotelan yang sifatnya dikomersilkan. Karena menurutnya, RSUD merupakan salah satu layanan publik untuk masyarakat.

“Yang namanya layanan publik itu dimana-mana seharusnya gratis, karena masyarakat sudah bayar pakai pajak. Kalau mau dongkrak PAD dari retribusi parkir, maka seharusnya tidak diterapkan di tempat layanan publik seperti RSUD. Karena masih banyak potensi retribusi parkir lain yang bisa digali,” kata Askun.

“Maka kesimpulannya, gratiskan parkir RSUD atau bayar flat saja. Jangan bebani masyarakat kecil dengan tarif parkir RSUD yang dihitung per jam,” tutup Askun.

Penulis : Madun