Diduga Pungut Biaya Berkedok Penilaian, SMPN 1 Cibuaya Jadi Sorotan Publik

Karawang — Transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Cibuaya kembali menjadi sorotan publik. Kepala sekolah yang diketahui bernama Umar disebut memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait sejumlah persoalan yang berkembang di lingkungan sekolah, termasuk dugaan pungutan dalam kegiatan renang yang dikaitkan dengan penambahan nilai mata pelajaran.

Sikap diam pihak sekolah memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, program pendidikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar semestinya tidak menjadi beban tambahan bagi siswa maupun wali murid.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan renang tersebut diduga diarahkan sebagai bagian dari penilaian mata pelajaran. Jika benar demikian, maka muncul pertanyaan serius mengenai dasar pungutan biaya terhadap siswa. Sebab, dalam aturan pendidikan nasional, kegiatan pembelajaran wajib pada dasarnya harus dapat diakses tanpa pungutan yang memberatkan peserta didik.

Mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara adil dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, Permendikbud terkait pengelolaan Dana BOS menekankan bahwa dana tersebut diperuntukkan guna mendukung operasional sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran siswa. Oleh sebab itu, apabila suatu kegiatan merupakan bagian dari proses belajar mengajar dan penilaian akademik, maka mekanisme pembiayaannya patut dipertanyakan apabila dibebankan kepada siswa.

Publik kini menyoroti peran Kardi Dinata selaku komite sekolah. Sebagai representasi masyarakat dan wali murid, komite sekolah seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan objektif terhadap seluruh kebijakan sekolah, termasuk persoalan dugaan pungutan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Kardi Dinata belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi awak media terkait persoalan transparansi Dana BOS maupun kegiatan renang yang menjadi polemik di lingkungan sekolah.

Tidak hanya itu, sorotan juga mengarah kepada Andre yang dinilai harus lebih profesional dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan pendidikan di wilayah Kecamatan Cibuaya. Masyarakat menilai setiap kegiatan sekolah yang melibatkan biaya kepada siswa wajib diketahui dan diawasi oleh pihak Cambidik.

Andre menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala SMPN 1 Cibuaya, Umar, terkait sejumlah pertanyaan yang disampaikan awak media mengenai transparansi pengelolaan Dana BOS serta kegiatan renang yang kini menjadi sorotan publik.

Menurut Andre, langkah klarifikasi tersebut penting dilakukan agar persoalan yang berkembang tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat maupun wali murid. Ia juga menegaskan bahwa setiap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan siswa harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Kami akan konfirmasi langsung kepada pihak sekolah terkait persoalan yang dipertanyakan media, baik mengenai transparansi Dana BOS maupun kegiatan renang tersebut,” ujar Andre saat dimintai keterangan.

Jika dugaan pungutan dalam kegiatan pembelajaran terus berjalan tanpa evaluasi maupun pengawasan yang jelas, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi kontrol lembaga pendidikan di tingkat kecamatan benar-benar berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMPN 1 Cibuaya maupun Kepala Sekolah Umar belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.

(Madun)