Darurat Perlindungan PMI: DpNews Indonesia Desak DPR Evaluasi Masifnya Pemberangkatan Ilegal ke Timur Tengah

JAKARTA – Fenomena jeritan minta tolong dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan Timur Tengah kini mencapai titik kritis. Maraknya dugaan pemberangkatan non-prosedural atau ilegal yang masih berlangsung masif, ditengarai akibat adanya dukungan dari oknum di berbagai lini pemberangkatan, kini dinilai telah masuk dalam tahap urgensi nasional.

 

Pemerhati migran dari posko pengaduan DpNews Indonesia, Madun, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi ini. Pada Senin (18/05/2026), ia secara tegas mendesak pihak legislatif untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total guna menghentikan praktik eksploitasi terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

 

“DPR RI, khususnya komisi yang membidangi Perlindungan PMI dan Hak Asasi Manusia, harus segera bertindak. Jika diperlukan, kami siap memberikan data lengkap agar terjadi kolaborasi nyata dalam menyelamatkan anak bangsa,” tegas Madun dalam keterangannya di Jakarta.

 

Menurut Madun, kondisi saat ini telah berada pada titik nadir. Modus perekrutan tenaga kerja ke Timur Tengah yang kerap menjebak calon PMI dalam lingkaran ilegal memerlukan kehadiran negara yang lebih tegas. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan legislatif dianggap menjadi kunci utama dalam memperkuat fungsi pencegahan dan mempercepat proses repatriasi (pemulangan).

 

Di sisi lain, Madun juga menyoroti perlunya terobosan sistemik dari pemerintah. Selain penegakan hukum, penyediaan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri serta penyederhanaan legalitas proses keberangkatan menjadi solusi krusial agar masyarakat tidak lagi tergiur oleh jalur-jalur ilegal yang berisiko tinggi.

 

“Solusi pekerjaan dan kemudahan legalitas pemrosesan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai pemberangkatan ilegal ini,” tutupnya.

(Red)