Klarifikasi Oknum RT Terkait Dugaan Pungli Rekrutmen Dapur MBG di Desa Kemiri, Sikap PJS Kades Justru Tuai Sorotan

KARAWANG – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan tenaga kerja Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dusun Krajan, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, terus menjadi perhatian publik.

Setelah sebelumnya muncul laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan adanya setoran uang dalam proses melamar pekerjaan di dapur MBG, kini oknum RT yang sempat disebut dalam isu tersebut akhirnya memberikan klarifikasi kepada awak media.

Dalam keterangannya, oknum RT membantah keras adanya praktik pungli sebagaimana yang ramai diberitakan. Ia menegaskan bahwa proses perekrutan warga berjalan normal tanpa adanya permintaan sejumlah uang kepada calon pekerja.

“Tidak ada pungli. Apa yang diberitakan itu tidak benar,” ujar oknum RT saat dikonfirmasi.

Pihak SPPG juga turut memberikan penjelasan terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja di dapur MBG. Menurut pihak SPPG, proses rekrutmen telah dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku, dengan komposisi 60 persen tenaga kerja berasal dari warga setempat, sementara sisanya berasal dari tim gizi dan tenaga pendukung lainnya.

Meski demikian, polemik belum sepenuhnya mereda. Sikap Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Kemiri justru memunculkan pertanyaan baru di tengah upaya media melakukan konfirmasi lebih lanjut.

Saat hendak ditemui awak media untuk dimintai keterangan resmi terkait dugaan pungli tersebut, PJS Kepala Desa Kemiri disebut tidak berada di tempat dan berdalih sedang melaksanakan ibadah umroh. Namun yang menjadi sorotan, PJS kepala desa justru mengarahkan awak media agar menemui pihak trantib desa maupun bendahara desa dengan bahasa yang dinilai janggal oleh sejumlah pihak.

“Sudah saya titipkan ke trantib dan bendahara,” demikian isi penyampaian yang diterima awak media.

Pernyataan tersebut kini menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Frasa “sudah dititipkan” memunculkan berbagai spekulasi dan memicu dugaan adanya pihak tertentu yang berupaya meredam persoalan dugaan pungli tersebut.

Aktivis sosial di Karawang menilai aparat desa seharusnya bersikap terbuka dan kooperatif apabila memang tidak ada pelanggaran dalam proses perekrutan tenaga kerja di program MBG tersebut.

“Kalau memang bersih, kenapa harus sulit ditemui? Pernyataan seperti ‘sudah dititipkan’ justru memunculkan persepsi negatif di masyarakat,” ujar salah satu aktivis pemerhati kebijakan publik di Karawang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak trantib desa maupun bendahara desa yang disebut dalam arahan PJS Kepala Desa Kemiri belum berhasil ditemui untuk memberikan penjelasan resmi.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum guna memastikan proses perekrutan tenaga kerja dalam program MBG berjalan transparan, bebas pungli, dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(Fauzy)