BANDUNG BARAT || Pemerintah Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, merespons permohonan forum klarifikasi terkait tudingan penjualan atau penggadaian traktor yang dialamatkan kepada Ketua Kelompok Tani (Poktan) Dusun 2, Jaenudin.
Saat dikonfirmasi pimpinan redaksi NusantaraPost, Kepala Desa Jatimekar, Dono Sumpena, menyatakan akan menindaklanjuti permintaan tersebut. Ia menyebut akan memerintahkan kepala dusun sebagai pihak yang mengetahui informasi di lapangan untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait.
“Kami akan arahkan kepala dusun untuk memfasilitasi pertemuan agar ada klarifikasi dan situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Menurutnya, forum klarifikasi dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Pemerintah desa, kata dia, berkepentingan menjaga stabilitas sosial dan memastikan setiap persoalan diselesaikan secara terbuka dan proporsional.
Sebelumnya, Ketua Poktan Jaenudin membantah tudingan yang menyebut dirinya menjual atau menggadaikan traktor. Ia menegaskan bahwa alat tersebut masih ada dan digunakan untuk kepentingan petani. Pihaknya juga meminta adanya mediasi agar tuduhan dapat diuji secara terbuka.
Dalam konteks hukum, dugaan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penyebaran informasi melalui media elektronik yang bermuatan penghinaan juga dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Hingga berita ini diturunkan, jadwal pelaksanaan forum klarifikasi belum diumumkan secara resmi. Awak media masih menunggu kepastian waktu dan mekanisme pertemuan tersebut.
Sejumlah warga berharap forum mediasi dapat segera terlaksana agar polemik tidak berlarut-larut. Klarifikasi terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Penulis : Fauzi