Aroma Kongkalikong di Balik Paspor PMI Sukabumi: Imigrasi Bobol atau Terafiliasi Sindikat?

TANGERANG, – Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam proses repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sukabumi, Jawa Barat, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (28/05/2026). Di balik kebahagiaan penyerahan korban kepada pihak keluarga oleh posko pengaduan PMI, tersimpan tabir gelap dugaan kelalaian atau bahkan keterlibatan oknum institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan investigasi dan wawancara mendalam yang dilakukan awak media Nusantarapost di sela-sela proses serah terima, korban berinisial TR diketahui sempat menderita sakit namun terus dipaksa bekerja di Syarekah Almawarid, Arab Saudi. Namun, sorotan utama justru tertuju pada proses hulu pemberangkatan korban, yakni saat pembuatan dokumen perjalanan (paspor).

Modus “Skenario Singapura” dan Lolosnya Verifikasi
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa paspor milik TR diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Sukabumi pada 24 Desember 2025 dengan masa berlaku hingga 24 Desember 2030. Kejanggalan besar mulai terendus dari pengakuan korban mengenai proses wawancara pembuatan paspor tersebut.

Sebelum menghadap petugas, TR mengaku diinstruksikan oleh pihak perekrut untuk memberikan keterangan palsu, yakni mengaku hendak melakukan perjalanan wisata bersama keluarga ke Singapura.

“Saya disuruh mengaku mau jalan-jalan sekeluarga ke Singapura,” ungkap TR.

Anehnya, pihak Imigrasi Sukabumi yang memiliki otoritas penuh dalam proses verifikasi justru meloloskan permohonan tersebut tanpa melakukan pendalaman. Logikanya, sebagai garda terdepan pencegahan TPPO, petugas wawancara wajib mengendus indikasi ketidaksesuaian profil pemohon, terlebih bagi warga daerah kantong PMI yang mengajukan paspor wisata tanpa dokumen pendukung yang logis. Tidak adanya pertanyaan kritis dari petugas memicu kecurigaan publik.

Pertanyaan Besar: Kelalaian atau Afiliasi Sindikat?
Tragedi yang menimpa TR membuka kotak pandora mengenai efektivitas pengawasan di pintu keluar masuk Warga Negara Indonesia (WNI). Muncul pertanyaan krusial di tengah masyarakat:

Apakah sistem deteksi dini Imigrasi begitu lemah sehingga mudah dikelabui skenario usang?

Ataukah sudah ada afiliasi erat dan praktik suap (sogok-menyogok) antara oknum petugas dengan sindikat TPPO demi memuluskan penerbitan dokumen?

Padahal, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Imigrasi dalam pencegahan TPPO sangat jelas dan berlapis, yang meliputi:

Pencegahan di Hulu: Menolak penerbitan paspor bagi pemohon yang terindikasi menjadi korban non-prosedural.

Penundaan Keberangkatan: Melakukan pencegahan langsung di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara/pelabuhan jika ditemukan kejanggalan.

Pengawasan Lintas Batas: Menjalankan fungsi gatekeeper (penjaga gawang) untuk melindungi WNI dari eksploitasi di luar negeri.

Desakan Evaluasi Total
Kasus TR menjadi tamparan keras bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Sukabumi. Fungsi gatekeeper yang digadang-gadang sebagai pelindung warga negara justru terkesan mandul dan kebobolan.

Masyarakat dan aktivis perlindungan pekerja migran mendesak pihak berwenang, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Satgas TPPO, untuk segera mengusut tuntas oknum petugas yang meloloskan paspor TR. Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau penerimaan suap, tindakan tegas berupa pemecatan dan pidana harus dijatuhkan demi memutus mata rantai perdagangan manusia berkedok pekerja migran.

(Madun)