Jalan Cor Desa Pajaten Berubah “Budug” Usai Di-hotmix, Proyek Dipertanyakan: Di Mana Pengawasan?

Karawang — Kondisi jalan di wilayah Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Jalan yang sebelumnya dinilai cukup mulus, kini justru tampak berubah setelah dilakukan pekerjaan hotmix.

 

Pantauan di lokasi pada 3 September 2026 menunjukkan permukaan jalan terlihat kasar dan tidak merata. Material agregat tampak menonjol di sejumlah bagian sehingga kondisi jalan terkesan jauh dari hasil pekerjaan yang diharapkan.

 

Ironisnya, di lokasi pekerjaan juga disebut tidak terlihat papan informasi proyek yang dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume pekerjaan, pelaksana, maupun waktu pelaksanaan.

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius. Apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang ditetapkan dalam kontrak? Ataukah terdapat persoalan dalam proses pengerjaan maupun pengawasan di lapangan?

 

Jika benar terdapat ketidaksesuaian kualitas, tentu hal ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah pada akhirnya merupakan uang negara yang seharusnya menghasilkan infrastruktur yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui dinas terkait perlu turun langsung melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut. Jangan sampai proyek infrastruktur hanya selesai secara administrasi, tetapi kualitas fisiknya justru mengecewakan masyarakat.

 

Pertanyaan berikutnya juga patut diajukan: siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan tersebut? Apakah pelaksana, mandor, kontraktor, konsultan pengawas, atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan?

 

Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau ketentuan kontrak, masyarakat tentu berhak mengetahui langkah koreksi maupun sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab.

 

Jangan sampai anggaran besar kembali terserap untuk pekerjaan yang dalam waktu singkat justru menghasilkan jalan dengan kualitas yang dipertanyakan.

 

Pemkab Karawang ditantang tidak sekadar melihat laporan di atas kertas. Turun ke lapangan, ukur kualitasnya, periksa spesifikasinya, dan buka hasil pemeriksaannya kepada publik.

 

Karena pertanyaannya sederhana: jika jalan yang sebelumnya mulus justru menjadi “budug” setelah di-hotmix, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan yang lebih penting, apakah pemerintah akan bertindak atau memilih tutup mata?

 

(Madun)