BANDUNG | Nusantara-postnews.com – Menjelang akhir tahun 2025, persoalan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali mencuat ke permukaan. Redaksi Nusantara-postnews.com mencatat lonjakan signifikan laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap PMI di Arab Saudi, yang mengarah pada praktik perbudakan modern.
Fokus Tim investigasi Nusantara-postnews.com kali ini tertuju pada Syarekah Nazda, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di Arab Saudi yang diduga menjadi lokasi penampungan PMI dengan kondisi jauh dari standar kemanusiaan.
Para korban mayoritas diberangkatkan melalui jalur nonprosedural atau ilegal, tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Sejumlah PMI asal Jawa Barat yang berhasil menghubungi Redaksi Nusantara-postnews.com mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang mereka alami selama berada di kamp penampungan Syarekah Nazda.
Para pekerja mengaku kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia. Mereka hanya diberi makan satu kali sehari dengan asupan gizi yang sangat minim.
“Kami hanya makan sekali sehari, itu pun tidak layak. Kami dipaksa bertahan hidup sekadar agar tidak mati,” ujar seorang PMI dalam rekaman suara yang diterima redaksi.
Tak hanya soal makanan, intimidasi verbal hingga tekanan fisik disebut menjadi bagian dari keseharian. Kondisi kesehatan para pekerja pun diabaikan.
“Kalau ada yang sakit, kami malah dituduh berpura-pura agar tidak bekerja. Teman saya sering pingsan, tapi tetap dipaksa dikirim ke rumah majikan tanpa penanganan medis,” ungkap korban lainnya.
Dugaan Praktik ‘Jual Putus’ PMI
Aktivis pemerhati migran Indonesia, Doel, menilai kasus ini sebagai bagian dari rantai panjang perdagangan manusia yang melibatkan banyak pihak.
Menurutnya, proses pemberangkatan PMI ilegal tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum di berbagai lini, mulai dari pemeriksaan kesehatan, imigrasi, hingga otoritas bandara.
“Ini bukan kejahatan tunggal. Ada sistem yang bekerja. PMI diberangkatkan tanpa pelatihan bahasa, tanpa keterampilan, lalu ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga. Setibanya di sana, mereka seolah ‘dijual putus’ dan dibiarkan tanpa perlindungan,” tegas Doel saat ditemui di Posko Pengaduan DPNews, Rabu (31/12).
Fakta paling memilukan, lanjut Doel, adalah dugaan keterlibatan warga negara Indonesia yang menempati posisi strategis di dalam syarekah tersebut.
Ia menduga, sejumlah aturan keras dan perlakuan tidak manusiawi justru dirancang dan diawasi oleh oknum asal Indonesia sendiri.
“Ini ironi besar. Sesama anak bangsa seharusnya saling melindungi, bukan malah menjadi bagian dari penindasan. Mereka paham celah hukum dan memanfaatkannya demi keuntungan pribadi,” ujar Doel dengan nada geram.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah Indonesia. Aktivis Posko pengaduan Dpnews mendesak Kementerian Luar Negeri dan KP2MI untuk segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna melakukan audit menyeluruh terhadap Syarekah Nazda.
“Nyawa manusia dipertaruhkan. Jangan tunggu sampai korban pulang dalam peti jenazah baru negara bergerak. Penyelamatan harus dilakukan sekarang,” tegas Doel.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Investigasi Nusantara-postnews.com masih terus mengumpulkan bukti tambahan serta memverifikasi data para korban untuk diserahkan kepada pihak berwenang guna proses hukum lebih lanjut.
Sementara itu, seorang supervisor di Syarekah Nazda yang akrab disapa Bunda, saat dikonfirmasi oleh Redaksi media Nusantara-postnews.com terkait berbagai aduan tersebut, memilih memblokir nomor kontak jurnalis dan tidak memberikan klarifikasi.
Penulis : Madun