RIYADH | Nusantarapostnews.com – Nuri, yang diduga sebagai supervisor di Sarikah Najeda, membantah tudingan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Rina Sintia dikurung dan mengalami perlakuan tidak manusiawi selama berada di tempat penampungan.
Dalam pernyataannya, Nuri menegaskan bahwa tindakan yang dilakukannya bukanlah pengurungan, melainkan pemisahan kamar. Ia berdalih, langkah tersebut diambil karena Rina dinilai mempengaruhi dan menghasut pekerja migran lain agar menuntut pemulangan ke Indonesia.
“Kalau disebut Rina dikurung itu tidak benar. Tidak mungkin saya mengurung tapi tetap memberi makan. Saya hanya memisahkan kamar Rina karena dia menghasut semua TKW untuk minta pulang,” ujar Nuri dalam keterangannya.
Namun, pernyataan Nuri menjadi sorotan serius setelah ia menyebut bahwa tindakan pemisahan tersebut dilakukan atas perintah pihak lain yang diklaim berasal dari KBRI.
“Itu pun saya lakukan atas perintah Pak Usman, orang KBRI,” lanjutnya.
Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar dan reaksi publik, karena secara tidak langsung menyeret nama institusi negara dalam dugaan penanganan PMI yang bermasalah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak KBRI terkait kebenaran perintah tersebut, termasuk apakah sosok yang disebut benar merupakan pejabat atau oknum yang mengatasnamakan lembaga negara.
Pengamat migrasi menilai, jika benar ada perintah pemisahan yang berdampak pada pembatasan kebebasan PMI, maka hal tersebut perlu ditelusuri secara serius. Negara memiliki kewajiban melindungi warganya di luar negeri, bukan justru membenarkan tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Kasus ini pun mendorong desakan agar KBRI dan kementerian terkait segera melakukan investigasi terbuka, memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu, serta menjamin perlindungan maksimal bagi PMI yang berada dalam situasi rentan di luar negeri.
Penulis : Madun