KARAWANG || NusantaraPostnews.com – Pengamat kebijakan pemerintahan, Asep Agustian, kembali menyoroti potret buram penerapan konsep Pentahelix di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.
Kritik tersebut dilontarkan Asep terhadap proyek pembangunan drainase di Jalan Puri Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, yang menelan anggaran sekitar Rp1,4 miliar dari APBD Karawang. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Trisula Wijaya, namun pelaksanaannya dinilai menyimpang dari ketentuan.
Menurut Asep, pekerjaan drainase itu terindikasi kuat dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK). Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksana proyek tetap melanjutkan pekerjaan meski lokasi masih dalam kondisi tergenang air.
“Coba tanyakan ke Kabid Pentahelix alias Kabid SDA, karena dia yang paling lantang bicara soal konsep pentahelix. Yang saya tidak sukai, dia mengklaim di media bahwa di bawah kepemimpinannya, Bidang SDA insyaallah bersih. Ya memang ‘bersih’—bersih segalanya,” sindir Asep Agustian yang akrab disapa Askun.
Askun menegaskan bahwa klaim bersih seharusnya tidak datang dari pihak yang bersangkutan, melainkan dari pihak lain.
“Kalau memang merasa bersih, biarkan orang lain yang menilai. Fakta di lapangan, proyek drainase di Puri dikerjakan dalam kondisi banjir. Keberadaan material pasir di lokasi proyek pun patut dipertanyakan,” ujarnya.
Selain proyek drainase, Askun juga menyoroti proyek sabuk pantai yang dinilai lamban dan berpotensi tidak selesai hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran mendekati Rp1 miliar. Dua proyek tersebut, menurutnya, menjadi cerminan buram penerapan konsep pentahelix yang selama ini digembar-gemborkan.
“Dalam sebuah media, dia pernah mengatakan bahwa masalah ‘lingkaran setan’ bisa diatasi dengan pentahelix. Tapi sekarang, ke mana unsur-unsur pentahelix itu? Saya akan terus mengkritisi klaim bersih dan konsep pentahelix itu. Meskipun dia lebih hebat dan berpendidikan tinggi, saya tidak akan berhenti menyorotinya,” tegas Askun yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Peradi Karawang.
Dengan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sejumlah proyek SDA, Askun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan penyelidikan.
“APH harus bisa mengungkap sejauh mana konsep pentahelix ini benar-benar dijalankan. Jika proyek itu tidak benar, tunjukkan di mana letak kesalahannya. Tapi kalau benar, tunjukkan pula faktanya. Kalau APH diam saja, patut dipertanyakan ada hubungan apa dengan ‘Kabid Pentahelix’ ini,” pungkasnya.
Penulis : Madun