Bandung Barat | nusantarapostnews.com — Sejumlah warga Desa Jatimekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, menyesalkan langkah Pemerintah Desa yang melakukan pembongkaran rumah mereka di atas lahan milik desa tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya.
Warga mengaku kecewa karena pembongkaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang disepakati, serta berharap adanya kompensasi agar mereka bisa membangun kembali tempat tinggalnya.
Menurut keterangan warga, selama bertahun-tahun mereka tinggal di lahan tersebut dengan sepengetahuan pihak desa dan rutin membayar iuran sebesar Rp45.000 per tahun yang disebut sebagai pajak.
“Sebelumnya tidak ada surat pemberitahuan apa pun, Pak. Dalam rapat hari Jumat, 07 November, pihak desa bilang pembongkaran akan dilakukan bulan Desember. Tapi tiba-tiba lima hari kemudian rumah kami dibongkar. Kami kecewa, desa sudah melanggar janji,” ungkap Dina, salah satu warga yang rumahnya dibongkar, Kamis (13/11/2025).
Warga lain, Anang, juga menyampaikan kekecewaan serupa. Ia menilai keputusan percepatan pembongkaran sangat merugikan masyarakat kecil yang belum siap pindah.
“Kami belum sempat kumpulkan uang untuk bangun rumah lagi. Padahal kami selalu bayar iuran ke desa meski tinggal di tanah desa. Harapan kami, desa bisa memberikan kompensasi supaya kami bisa bangun rumah di tempat lain,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jatimekar, H. Dono Sumpena, menegaskan bahwa rencana pembongkaran sudah disampaikan kepada warga sejak tahun lalu. Ia menyebut lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih.
“Jauh-jauh hari sudah kami informasikan. Pembongkaran ini bagian dari program pembangunan koperasi. Warga memang membayar ke desa, tapi itu bukan pajak, melainkan PADes (Pendapatan Asli Desa),” jelas H. Dono.
Lebih lanjut, Dono mengatakan pihaknya telah menawarkan dua opsi kepada warga: bantuan gotong royong dalam pembongkaran atau relokasi ke dua titik yang telah disediakan oleh desa. Namun, warga memilih menata ulang secara mandiri di lokasi lain.
“Kami sudah kasih pilihan, mau dibantu gotong royong atau relokasi. Tapi warga memilih pindah sendiri sesuai keinginan mereka,” tambahnya.
Dari pantauan nusantarapostnews.com di lapangan, sejumlah warga masih terlihat menata sisa-sisa bangunan mereka. Mereka berharap Pemerintah Desa dapat mempertimbangkan bentuk bantuan atau kompensasi agar mereka bisa membangun rumah di tempat lain.
“Untuk bangun rumah lagi butuh tukang, dan itu harus dibayar. Kami hanya berharap ada sedikit bantuan dari desa,” ujar salah satu warga.
Reporter: Madun
Editor: Redaksi Nusantara Post