LOMBOK BARAT | Nusantarapostnews.com – Praktik pemberangkatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke sejumlah negara Timur Tengah diduga kembali marak di Kabupaten Lombok Barat. Kondisi ini memicu kekhawatiran pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (ORNOP), serta aktivis yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, sejumlah agen penyalur tenaga kerja ilegal atau calo dilaporkan kembali aktif merekrut calon TKW di beberapa desa. Mereka menawarkan iming-iming gaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik di negara tujuan seperti Arab Saudi, Qatar, hingga Uni Emirat Arab.
Namun kenyataan di lapangan kerap tidak seindah janji manis para perekrut. Hal itu terlihat dari banyaknya aduan para pekerja migran yang menghadapi permasalahan ketika bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kawasan Timur Tengah.
Salah satu kasus terbaru menimpa Siti Aisah Nursani, warga Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Melalui saluran komunikasi yang diterima seorang aktivis pemerhati migran di Jawa Barat, Siti mengaku mengalami kesulitan selama bekerja di luar negeri.
“Tolong saya pak, saya di sini dalam kondisi sakit. Saya mengadu ke sponsor tapi tidak direspons. Bantu saya pak, saya ingin pulang ke Indonesia,” keluh Siti dalam pesannya.
Melihat maraknya kembali praktik pemberangkatan ilegal, sejumlah aktivis mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja. Mereka menilai negara harus hadir untuk memastikan perlindungan bagi warga yang menjadi pekerja migran.
Hendrik Prayoga, aktivis perlindungan pekerja migran, menegaskan pentingnya tindakan cepat dan terukur.
“Pemerintah harus hadir untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Jangan sampai mereka menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi,” ujarnya.
Hendrik menambahkan bahwa pihaknya tengah menelusuri pihak yang diduga bertanggung jawab memberangkatkan Siti ke luar negeri.
“Kami sedang menelusuri siapa pemroses yang bertanggung jawab. Jangan sampai kasus yang menimpa Siti kembali terjadi pada TKW lainnya,” tegasnya.
Maraknya kembali praktik pengiriman TKW ke Timur Tengah, terutama melalui jalur tidak resmi, menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Diperlukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah desa, Disnaker, aparat penegak hukum, hingga organisasi perlindungan pekerja migran.
Sinergi semua pihak dinilai penting untuk memutus mata rantai perekrutan ilegal dan mencegah semakin banyak warga yang terjebak dalam praktik yang berpotensi mengarah pada eksploitasi dan perdagangan orang.
Penulis : Devi
Editor : Madun