KARAWANG | Nusantarapostnews.com – Pelaksanaan pekerjaan normalisasi di tiga desa, yakni Desa Kedungjeruk, Kedungjaya, dan Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, menuai tanda tanya besar dari publik. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang tersebut diketahui tidak memasang papan informasi kegiatan sebagaimana lazimnya proyek pemerintah.
Ketiadaan informasi ini semakin menjadi sorotan setelah Kepala Dinas PUPR menyatakan bahwa pekerjaan normalisasi tersebut bukan proyek, melainkan OP (Operasional Pemeliharaan) yang dikerjakan langsung oleh dinas.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PUPR menyampaikan:
“Wa’alaikumsalam warahmatullah. Kalau pekerjaan normalisasi sekarang bukan merupakan kegiatan proyek, merupakan OP langsung dari Dinas.”
“Maksud OP itu Operasional Pemeliharaan yg langsung dikerjakan oleh Dinas. Alat yg digunakan pakai alat Pemda/PUPR jadi tidak ada sewa, operatornya juga di Dinas. Termasuk juga BBM-nya.”
“Jadi tidak ada pihak ketiga.”
Namun, ketika ditanyakan mengenai sumber anggaran yang digunakan untuk operasional tersebut terutama untuk kebutuhan BBM alat berat, operator, serta biaya operasional lainnya Kepala Dinas PUPR tidak memberikan jawaban.
Akibat ketidakjelasan ini, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat:
Dari mana anggaran OP normalisasi tersebut berasal?
Apakah BBM yang digunakan diambil dari stok resmi Pertamina milik PUPR?
Apakah Dinas PUPR memiliki depot solar atau sumber bor sendiri?
Apakah BBM tersebut dibeli menggunakan anggaran yang tertata, atau “muncul begitu saja” tanpa mekanisme yang jelas?
Normalisasi di tiga desa tersebut terus berjalan, namun tanpa transparansi anggaran dan ketiadaan papan informasi, dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan keterbukaan publik semakin menguat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR belum memberikan klarifikasi lanjutan terkait sumber pembiayaan kegiatan OP tersebut.
Penulis : Ndun